Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Gelar Rapat Koordinasi
29 March 2022
KERINCI , SJBNEWS.CO.ID - Untuk mengatasi kekeringan bagi masyarakat petani padi sawah,termasuk untuk mencari masukan terhadap kendala apa yang jadi hambatan bagi masyarakat tersebut,maka dinas PUPR adakan rapat koordinasi komisi irigasi,Senin 28 Maret bertempat di ruangan aula panti asuhan kerinci di desa sungai pegeh kecamatan Siulak.
Rapat koordinasi komisi irigasi tersebut disamping dihadiri oleh bidang sumber daya air PUPR kerinci dan juga dari BAPEDA termasuk dinas pertanian,termasuk peserta yang lain seperti Dari anggota PPA ,P3A,GP3A,IP3A sekabupaten kerinci ,dengan jumlah peserta libih kurang 70 orang.
Dengan Nara sumber yang didatangkan dari propinsi Jambi,satu dari Dinas PUPR propinsi termasuk satu orang dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 6.
kepala Dinas PUPR kerinci MAYA NOFENRY HANDAYANI.ST.MT ketika dijumpai SJBNEWS melalui kepala bidang (Kabid)sumber daya air H.ANTO.ST.MT mengatakan bahwa dinas PUPR adalah sebagai penyelengara rapat koordinasi tersebut.
Dikatakan H.ANTO tujuan diadakan rapat koordinasi adalah untuk mencari masukan terhadap kendala apa saja yang menjadi kendala bagi masyarakat petani padi sawah di kabupaten kerinci,seperti mungkin adanya saluran irigasi yang harus kita bangun agar untuk mengairi sawah masyarakat airnya selalu lancar.
Disamping itu juga hari ini langsung mengadakan Bintek terhadapP3A,GP3A,IP3A termasuk PPA ( petugas penjaga pintu air ) agar mereka mereka ini tau tentang apa yang harus tanggung jawab yang dia emban dan kemudian agar para petugas petugas tersebut dapat memberi masukan pada dinas PUPR tentang apa kebutuhan masyarakat yang harus ditangani secepatnya oleh pihak Dinas PUPR.
H.ATMIR kepala badan BAPEDA kerinci selaku ketua Komir sambil jalan pada SJBNEWS mengatakan tujuan diadakan rapat koordinasi komisi irigasi ini adalah agar para petugas seperti,PPA,P3A,GP3A,IP3A ,disamping itu untuk menggali impormasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Setelah impormasi kita dapat tentu akan kita cari sumber dana sesuai kebutuhan.
Mengapa saya katakan begitu ,kalau sekedar dana operasional masih disangupi oleh dana daerah,tetapi kalau sipatnya sudah bangunan apalagi itu membutuhkan dana besar tentu kita harus mengajukan ke Pemkab propinsi dan ke pemerintah pusat ungkap ATMIR selaku ketua Komir. (DILAS)
